Purbalingga, DIGINDO — Advokat Rasmono, S.H. mengadakan pertemuan dengan jajaran DPRD Kabupaten Purbalingga di kediaman Tenny Juliawaty, S.E., Ketua Partai Golkar Purbalingga, pada Senin (17/11/2025). Pertemuan tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Bambang Irawan, S.H., dan berlangsung dalam suasana diskusi yang fokus pada evaluasi pembangunan serta tantangan kebijakan daerah.
Diskusi yang awalnya direncanakan sebagai silaturahmi berkembang menjadi pembahasan yang lebih substantif ketika sejumlah isu prioritas diangkat. Kondisi infrastruktur yang belum merata, layanan publik yang dinilai belum memenuhi harapan warga, serta progres pembangunan yang berjalan lamban menjadi sorotan utama sepanjang pertemuan.
Rasmono menyampaikan pandangannya mengenai perlunya arah pembangunan yang lebih tegas dan konsisten. Menurutnya, berbagai kebijakan masih menunjukkan tanda-tanda stagnasi dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah yang kurang tersentuh program strategis pemerintah.
Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah harus diarahkan pada hasil yang nyata dan berdampak langsung. Ia mengingatkan bahwa masyarakat menuntut bukti konkret, bukan kegiatan formalitas yang tidak memberikan perubahan signifikan. Rasmono juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih progresif dalam menyusun langkah perbaikan.
Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara berbagai pihak, termasuk DPRD, agar kebijakan daerah benar-benar berjalan efektif. Ia menyoroti perlunya transparansi pengelolaan anggaran serta pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan setiap program dilaksanakan sesuai tujuan.
Rasmono juga mengajak DPRD untuk memperluas perhatian pada sektor-sektor mendasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat kecil. Menurutnya, pemerataan pembangunan harus menjadi komitmen bersama agar tidak ada wilayah yang tertinggal dalam proses pembangunan.
Pertemuan tersebut menjadi ruang tukar gagasan yang membuka peluang kerja sama lebih lanjut antara profesi hukum dan lembaga legislatif daerah. Diskusi itu sekaligus menegaskan urgensi evaluasi menyeluruh terhadap program-program pembangunan yang dinilai belum memberikan hasil optimal.
Dengan penekanan pada kebutuhan perubahan dan peningkatan kualitas kebijakan, pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal yang mendorong terciptanya pembangunan yang lebih adil, merata, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat Purbalingga.
